‘UNFREEDOM’ di Papua oleh Dorthea Elizabeth Ambolon

Hallo teman-teman semua, akhirnya setelah sekian lama tidak menulis, hari ini tiba-tiba ada yang harus saya tulis. Semua berawal sejak negara api menyerang. eh tidak dengan. maaf saya garing hehehe. serius sa minta maaf.

Mari serius. Jadi, di semester ini (sekarang saya semester 5) saya ambil sebuah mata kuliah yang bukan menjadi konsentrasi belajar tapi wajib di ambil. Mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan. dari mata kuliah tersebut saya dan teman-teman seangkatan dapat sebuah bahan bacaan yang ditulis oleh sorang penerima Nobel Memorial Prize in Economic Science, Amartya Kumar Sen. Karyanya yang kebetulan jadi bahan bacaan untuk kami adalah Development as Freedom yang memberikan kontribusi signifikan terhadap studi pembangunan.

Secara garis besar, Sen mengungkapkan kalau pembangunan harus fokus kepada human freedom. Kebebasan juga bergantung pada faktor-faktor penentu seperti pengaturan dalam sosial dan ekonomi (contohnya fasilitas untuk pendidikan dan fasilitas untuk ekonomi), dan faktor politik dan HAM (kebebasan untuk berdiskusi dalam diskusi umum atau diskusi yang lebih spesifik). Memang pendapatan individu juga penting karena menciptakan kebebasan tapi hal-hal diatas menurut Sen jauh lebih penting.

Nah, apa itu kondisi ‘UNFREEDOM’ ? Yang saya mengerti dari bacaan ini adalah, kondisi unfreedom itu kondisi dimana seseorang merasa tidak bebas karena ada faktor-faktor penentu yang membuat dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Contohnya kalau punya adik Mario mau masuk di SMA yang dia sukai tapi ternyata syarat untuk masuk itu rata-rata nilai harus 10 dan biayaya pendaftaran 1 milyar. sekolah menciptakan kondisi ‘unfreedom’ untuk Mario.

Unfreedom sendiri bisa diciptakan oleh banyak hal. kalau menurut Sen itu, salah satunya dari Negara. Negara yang sering menciptakan unfreedom. Kenapa? contohnya di Indonesia bagi masyarakat Baduy  yang ingin buat KTP tapi ternyata kesulitan karena agama yang diakui di Indonesia hanya 6 sementara Suku Baduy menganut agama Sunda Wiwitan yang tidak diakui sama negara. Ini salah satu bentuk unfreedom yang diciptakan negara. Bentuk-bentuk Unfreedom sendiri seperti kelaparan, malnutrisi, akses yang kecil terhadap air bersih, kesehatan dan ketidak setaraan antara pria dan wanita.

Nah mari kita arahkan tulisan ini menuju judulnya. ‘Unfreedom di Papua’. Kita coba cek satu persatu apa saja bentuk unfreedom di Papua. Malnutrisi, masih ada. Kurangnya akses terhadap kesehatan dan pendidikan, kebebasan berbicara yang terbatas, masih ada. Bahkan dengan adanya bentuk-bentuk sebagian unfreedom inilah yang kemudian menjadi alasan utama kenapa kita masyarakat Papua memilih untuk tidak bergabung dengan you know who. Karena You know who telah menciptakan kondisi yang unfreedom bagi masyarakat Papua. Dan seperti yang kita tahu, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup cepat untuk memberikan kondisi freedom bagi masyarakat Papua.

Okay, pemerintah sekarang terfokus pada pembangunan di wilayah timur. Mereka mulai dengan membangun jalan sampai merenovasi pelabuhan. Yeay! kami berterima kasih karena akhirnya mulai setara. Namun, tetap saja selama kondisi sosial masyarakat Papua masih tetap tidak bebas karena tidak dipedulikan, kami akan tetap berada dalam kondisi yang tidak bebas. Negara you know what mungkin akan sangat terbantu dengan infrastruktur yang dibuat demi kepentingan ekonomi, tapi ya ini tetap akan begitu-begitu saja bagi masyarakat Papua karena memang tidak ada yang diselesaikan. Ya, beberapa akan berpikir jatuhnya kapitalisme dan beberapa punya argumen sendiri.

Menurut salah satu teori dalam Resolusi Konflik (saya juga lupa apa, nanti kalau ingat  akan buat satu tulisan terendiri mengenai teori itu.), harus ada pemahaman kebutuhan yang sama antara pemerintah dan masyarakat Papua. Makanya harus ada negosiasi atau dialog yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dialog digunakan untuk menggali akar permasalahan yang ada supaya ada solusi yang jelas. (jeratpapua)

Dorthea Elizabeth Frankline Eleanor K. Ambolon
Penulis adalah Mahasiswa Jurusan HI. Universitas Katolik Parahiangan Bandung.